Forum Ketua DPC PPP Se-Sumut Minta DPP TegasTentukan Sikap

Editor: Minangpos.com author photo

Minangpos-Medan:  Juru bicara Forum Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (DPC-PPP) se-Sumatera Utara (Sumut) H Aja Syahri, SAg meminta, DPP PPP tegas menentukan sikap terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) yang menimbulkan problema serius bagi masyarakat Islam di Indonesia.

“Ketua-ketua DPC PPP se-Sumut dan masyarakat Sumut sangat menantikan “PernyataanTegas DPP PPP soal penolakan RUU-HIP”. Sampai saat ini DPP belum mengeluarkan statemen (kebijakan) apapun, sehingga pengurus PPP didaerah (khususnya Sumut) dan masyarakat Islam di Sumut bertanya-tanya. DPP PPP diminta tegas menolak,” ujar Aja Syahri di Medan, Jum’at (19/06/2020). 

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga harus segera menghentikan pembahasan RUU-HIP, karena hal itu menimbulkan polemik berkepanjangan bagi masyarakat Islam. Dihentikan pembahasan RUU-HIP tersebut, akan menimbulkan suasana aman bagi semua pihak. Pemerintah aman, DPR aman dan masyarakat Islan tenteram tidak bergejolak.

“Sampai saat ini, pemerintah dan DPR didesak oleh hampir seluruh elemen masyarakat Islam untuk membatalkan RUU-HIP tersebut. Tidak hanya MUI, Alwashliyah, NU dan Muhammadiyah turut menolak. Tapi pemerintah melalui Menkopolhukam  malah  "menunda pembahasan RUU HIP,” dan tidak menghentikannya,” katanya.

Aja Syahri juru bicara forum yang juga Ketua DPC PPP Kota Medan ini, selain meminta pemerintah menghentikan pembahasan RUU-HIP, juga meminta pemerintah perlu cermat untuk mengidentifikasi ulang peran lembaga atau perseorangan yang justru menjadi beban politik dipemerintahan.

Menurutnya lagi, pemerintah seharusnya sudah bisa mengambil hikmah dari peristiwa 212. Jutaan Umat Islam “menggruduk” Jakarta yang melelahkan. Ketika itu, persoalannya adalah penghinaan agama. Saat ini persoalannya lebih urgen yaitu tersingkirnya “Tuhan dari Pancasila”. Tidak tertutup kemungkinan jika diteruskan, RUU-HIP ini akan menimbulkan akibat dan gejolak yang lebih dasyat.

“Pemerintah jangan terkesan anggap remeh dengan Umat Islam. MUI, melalui maklumatnya tegas menolak RUU-HIP tanpa kompromi, jangan dilanjutkan. Alwashliyah, Muhammadiyah, NU dan elemen masyarakat Islam yang lainnya juga bersikap tegas minta pemerintah untuk menghentikan. Tak ada negosiasi. Jika nekat dilanjutkan, MUI telah menyatakan imbauannya kepada Umat Islam untuk menjadi garda terdepan menggunakan jalur konstitusionalnya,” tegas Aja Syahri.

Dikatakannya, keputusan ada di pemerintah. DPR-RI sudah menyerahkan ke pemerintah. Jika pemerintah tidak menghentikan dan membatalkannya, tapi justru masih bermain-main dengan kata  "tunda"  maka dikawatirkan,  konsolidasi umat yang mulai terbangun di hampir seluruh wilayah Indonesia bisa jadi bom waktu, kata Aja Syahri mengingatkan. (Sugandhi Siagian)


Share:
Komentar

Berita Terkini